bogortraffic.com, BOGOR- Wali Kota Bogor terpilih periode 2024-2029, Dedie Rachim, secara tegas meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menunda pencabutan subsidi program Biskita Trans Pakuan Bogor. Menurut Dedie, pencabutan subsidi ini dapat berdampak signifikan terhadap keberlanjutan pembenahan sistem transportasi di Kota Bogor.
“Kami meminta agar program BTS (Buy The Service) Biskita Trans Pakuan tetap diberikan kesempatan sebelum sepenuhnya dialihkan subsidinya ke APBD Kota Bogor,” ujar Dedie pada Rabu (22/1/2025).
Dedie menjelaskan, ada beberapa alasan yang seharusnya menjadi pertimbangan Kemenhub sebelum mencabut subsidi tersebut. Salah satunya adalah penyerahan aset Terminal Baranangsiang kepada Kemenhub pada tahun 2019, yang menunjukkan kontribusi nyata Pemerintah Kota Bogor kepada pemerintah pusat.
“Penyerahan Terminal Baranangsiang adalah bentuk kontribusi anak kepada orang tuanya. Selain itu, Kota Bogor memiliki keistimewaan tersendiri, seperti keberadaan Istana Bogor dan Kebun Raya, yang menjadi simbol penting nasional,” tambah Dedie.
Ia juga menekankan bahwa Kota Bogor memberikan kontribusi besar kepada pemerintah pusat, termasuk sebagai lokasi strategis untuk berbagai acara kenegaraan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Suharto, mengungkapkan bahwa pengalihan pengelolaan Biskita Trans Pakuan ke Pemerintah Kota Bogor telah direncanakan sejak tahun 2023. Namun, proses ini diperpanjang hingga 2024 karena Pemkot Bogor belum sepenuhnya siap pada saat itu.
“Dengan adanya rasionalisasi anggaran, tidak memungkinkan lagi bagi pemerintah pusat untuk terus mengalokasikan subsidi untuk program BTS di Kota Bogor,” jelas Suharto.
Ia menambahkan bahwa Kota Bogor pada 2024 telah menyatakan kesiapannya untuk mengelola Biskita dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 miliar dari APBD. “Artinya, pengalihan ini bukan keputusan mendadak. Sudah ada proses yang cukup panjang sebelumnya,” tegas Suharto.
Dedie berharap Kemenhub dapat mempertimbangkan kembali keputusan ini, mengingat pentingnya subsidi untuk mendukung transportasi massal yang menjadi kebutuhan utama masyarakat Kota Bogor.
“Kami percaya, dengan adanya subsidi dari pusat, transformasi transportasi massal di Kota Bogor akan berjalan lebih optimal,” tutup Dedie.
