bogortraffic.com, CIBINONG- Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor membahas penataan layanan angkutan perkotaan eksisting di Kabupaten Bogor.
Sebelum berlangsungnya rencana penyelenggaraan layanan angkutan umum massal dengan skema membeli layanan atau buy the service (BTS) pada hari ini Selasa, 21/01 di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
Pada kesempatan tersebut, Suharto menyampaikan pada rute Cibinong – Ciparigi – Warung Jambu masih banyak terdapat angkutan kota dan pedesaan yang jumlahnya ribuan.
Tidak hanya itu dari Ciawi sampai dengan Cisarua atau Puncak terdapat kurang lebih 450 angkot yang semua perijinannya ada di Propinsi Jawa Barat dan melayani angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP).
“Prinsip kita adalah menggeser layanan angkutan tersebut, bukan menggusur. Layanan angkutan umum dengan skema BTS yang sifatnya trunk line atau layanan langsung akan maksimal manakala feeder nya berupa angkot telah tertata dengan baik”, ungkap Suharto.
Sampai dengan saat ini, angkot-angkot tersebut belum terdistribusi dengan baik. Sehingga diperlukan mitigasi, kesiapan feeder serta penataan jaringan trayeknya.
“Teman-teman dari provinsi dan kabupaten tengah melakukan penataan. Jika penataan ini selesai akan didiskusikan kembali langkah selanjutnya”, jelas Suharto.
Layanan BTS merupakan salah satu upaya pemerintah pusat untuk menghadirkan angkutan umum massal yang modern di perkotaan.
Hal ini mengingat BTS mempunyai Standar Pelayanan Minimal yang tinggi dan teknologi yang canggih sehingga penggunanya dapat memonitor perjalanan secara realtime dengan menggunakan system pembayaran non tunai (cashless).
Untuk menghadirkan layanan BTS, Suharto menambahkan pemerintah daerah harus memastikan unsur teknis tersedia dengan baik dan mengurangi dampak sosial yang timbul.
Kesiapan tersebut berupa penentuan titik henti yang sesuai, kemampuan meredam gejolak dan isu sosial serta ketersediaan anggaran apabila layanan dialihkan ke pemerintah daerah.
Ia juga menambahkan BPTJ harus memastikan unsur pembinaan berjalan dengan baik di seluruh Jabodetabek sehingga proses pemilihan kota atau kabupaten dilakukan dengan selektif dengan mempertimbangkan faktor di atas.
“Kami terus mendorong setiap daerah untuk mempersiapkan wilayahnya dengan baik sehingga penyediaan layanan BTS dapat terselenggara dengan lancar dan pada akhirnya dapat memperbaiki layanan transportasi perkotaan”, pungkas Suharto.
Dalam kesempatan yang sama, Sekda Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor menyambut baik integrasi sistem angkutan massal yang ditunggu-tunggu masyarakat ini.
Ia menjelaskan bahwa saat ini tengah dipersiapkan kajian-kajian untuk mendukung hal tersebut.
“Salah satunya adalah kelayakan park and ride, kesiapan koridor dari Cibinong menuju Ciparigi dilanjutkan dari Ciparigi ke Ciawi dan dari Ciawi menuju Puncak, lokasi pemberhentian atau bus stop serta penataan rest area”, ungkap Ajat.
Ajat juga menambahkan agar diberi waktu yang lebih panjang untuk bisa mempersiapkan hal ini diharapkan hasil yang didapatkan nantinya dapat lebih baik.
“Usulan ini akan kami ajukan kembali dan akan didorong pada tahun depan”, tutup Ajat.
Dukungan BPTJ untuk Peningkatan Layanan Transportasi di Kabupaten Bogor
Selain melakukan pembahasan mengenai penataan layanan, Plt. Kepala BPTJ juga menyampaikan program kerja yang sudah dilakukan oleh BPTJ di Kabupaten Bogor.
Suharto menyampaikan terima kasih atas kontribusi dan kolaborasi yang selama ini dilakukan di wilayah Kabupaten Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik hingga saat ini.
Selain itu juga telah dibangun penyediaan fasilitas keselamatan jalan berupa alat penerangan jalan, rambu dan marka di kawasan puncak serta jalur alternatif untuk meningkatkan keselamatan terutama pada momen-momen liburan panjang.
Hadir pada pembahasan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Agus Ridallah.
