bogortraffic.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, menegaskan komitmen DPR dalam mengawal proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang saat ini tengah digarap oleh Kementerian Kebudayaan. Ia menyatakan bahwa sejarah menyangkut kepentingan kolektif bangsa, bukan hanya menjadi domain pemerintah atau satu institusi semata.
“Sejarah bukan milik kementerian, tapi milik rakyat. DPR mewakili rakyat dan punya tanggung jawab memastikan proses ini tidak menjadi rekayasa ingatan kolektif, melainkan rekonstruksi objektif,” kata Lalu dalam rilis resminya, Selasa (17/6/2025).
Lalu Hadrian mengkritik minimnya partisipasi publik dan komunitas akademik dalam proses penyusunan ulang sejarah yang dilakukan Kementerian Kebudayaan. Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sejak awal, bukan hanya ketika draf akhir sudah disusun.
“Jika masyarakat hanya boleh mengkritik setelah draf selesai, itu bukan partisipasi, itu hanyalah konsumsi pasif,” ujarnya tegas.
Lebih jauh, Lalu menolak upaya pelabelan terhadap pihak-pihak yang berbeda pandangan dalam diskursus sejarah, seperti dengan menyebut mereka ‘radikal’ atau ‘sesat sejarah’.
“Sejarah bukan dogma. Ia ruang tafsir. Negara seharusnya menjadi fasilitator yang adil, bukan produsen tunggal narasi sejarah nasional,” tegas politisi dari Komisi X itu.
Ia juga menyampaikan kritik terhadap penggunaan istilah “Sejarah Resmi” dalam proyek tersebut. Menurutnya, istilah itu justru mengingatkan pada pola pikir otoriter yang kerap digunakan di masa lalu untuk membungkam perbedaan pendapat.
“Istilah ‘sejarah resmi’ adalah warisan cara berpikir otoriter. Kita belajar dari masa lalu, ketika sejarah digunakan untuk membungkam, bukan mencerminkan keberagaman bangsa,” ungkapnya.
Dalam pernyataannya, Lalu menegaskan bahwa sejarah harus ditulis demi generasi mendatang, bukan untuk menyenangkan penguasa yang sedang berkuasa.
“Saya percaya bangsa yang besar adalah bangsa yang berani berdamai dengan masa lalunya, bukan dengan menutupinya, tetapi dengan menuliskannya secara jujur. Jika sejarah hanya ditulis untuk menyenangkan penguasa, maka ia bukan warisan bangsa, melainkan propaganda,” tuturnya.
Sebagai penutup, Lalu memastikan bahwa Komisi X DPR RI akan terus mendorong evaluasi kritis terhadap proyek penulisan ulang sejarah nasional. Ia menekankan pentingnya proses tersebut dilakukan secara transparan, ilmiah, dan mencerminkan semangat kebangsaan yang inklusif.
“Kami ingin proyek ini sejalan dengan prinsip ilmiah, etika akademik, dan semangat kebangsaan yang plural,” pungkasnya.
