bogortraffic.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan akan melakukan kunjungan resmi ke Arab Saudi dalam waktu dekat. Kunjungan ini merupakan bagian dari diplomasi bilateral strategis yang berfokus pada penguatan sistem penyelenggaraan haji serta perlindungan terhadap jamaah Indonesia.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa diplomasi haji menjadi elemen penting dalam hubungan Indonesia–Arab Saudi, khususnya untuk menyempurnakan tata kelola layanan ibadah haji.
“Diplomasi haji nanti akan dijelaskan langsung oleh Presiden Prabowo. Tidak etis kalau saya mendahului. Tapi insyaallah kita serahkan kepada beliau,” ujar Nasaruddin dalam pernyataan di Jeddah, Selasa (17/6/2025).
Menurut Nasaruddin, pelaksanaan ibadah haji tahun ini secara umum berlangsung tertib dan terkendali. Pergerakan jamaah dari Makkah ke Jeddah dan Madinah berjalan lancar sesuai jadwal, berkat perbaikan sistem distribusi dan pendataan jamaah sejak tahap awal kedatangan.
“Alhamdulillah sekarang semuanya berjalan lancar. Kita sudah temukan polanya, sehingga tidak ada lagi kendala dalam pergerakan jamaah, baik ke Madinah maupun ke Jeddah,” jelasnya.
Transportasi antar-jemput di Makkah yang mengantar jamaah ke Masjidil Haram beroperasi sepanjang hari. Sementara itu, hotel-hotel di Madinah yang dikontrak pemerintah seluruhnya berada dalam radius 500 meter dari Masjid Nabawi, sehingga memudahkan pelaksanaan ibadah.
Nasaruddin juga memastikan bahwa seluruh jamaah haji asal Indonesia telah menyelesaikan rangkaian ibadah. Bagi jamaah yang mengalami kendala kesehatan atau tidak ditemukan, pihak panitia telah melakukan badal haji secara resmi.
“Tidak ada satu pun jamaah kita yang tidak melaksanakan ibadah haji. Semuanya sudah tertangani, termasuk yang dibadalkan karena sakit atau belum ditemukan,” ungkapnya.
Layanan konsumsi pada musim haji 2025 mendapat respons positif. Banyak jamaah melaporkan bahwa makanan yang diberikan berlimpah dan tersedia secara konsisten, menjadi indikator membaiknya logistik di lapangan.
Namun demikian, pemerintah tetap mencatat sejumlah hal untuk dijadikan bahan evaluasi, seperti:
-
Perbedaan data antara sistem Indonesia dan penyedia layanan (syarikah),
-
Penempatan jamaah yang belum merata di tenda Mina,
-
Serta keterlambatan penyediaan makanan pada awal masa kedatangan.
“Komunikasi data sangat penting. Ini harus diperkuat. Penempatan jamaah dan distribusi logistik juga harus lebih presisi dan sesuai kapasitas,” tegas Nasaruddin.
Tahun ini, pemerintah menggunakan skema multisyarikah atau melibatkan beberapa penyedia layanan dalam operasional haji. Sistem ini akan dievaluasi secara menyeluruh usai fase kepulangan selesai.
Menurut Nasaruddin, sistem multisyarikah memiliki kelebihan namun juga menuntut integrasi data dan komunikasi yang solid. Jika koordinasi berjalan baik, jumlah syarikah tidak menjadi persoalan.
Dalam konteks inilah, kunjungan Presiden Prabowo ke Arab Saudi diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi haji, sekaligus mendorong perbaikan sistem secara berkelanjutan menuju penyelenggaraan haji 2026 yang lebih optimal.
“Dukungan Presiden melalui diplomasi ini akan menjadi elemen penting dalam laporan evaluasi komprehensif kami nanti,” tutup Nasaruddin.
