bogortraffic.com- Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyoroti alokasi anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang mencapai Rp 217,86 triliun, tertinggi di antara seluruh kementerian dan lembaga negara.
Ia menegaskan pentingnya penggunaan anggaran secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, mengingat program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan BGN merupakan prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Anggaran BGN harus tepat sasaran. Jangan sampai terulang kasus seperti korupsi pengadaan laptop Rp 10 triliun. Kalau publik kehilangan kepercayaan, dampaknya ke ekonomi bisa stagnan,” ujar Nurhadi saat ditemui di Gedung DPR, Rabu (11/6).
Nurhadi mengacu pada kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai Rp 9,9 miliar di Kemendikbudristek pada periode 2019–2022, yang kini tengah diselidiki oleh Kejaksaan Agung. Ia mengingatkan bahwa pengelolaan belanja negara harus berbasis kebutuhan dan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
Dengan anggaran jumbo yang diusulkan, Nurhadi menuntut agar BGN menerapkan sistem pengelolaan yang lebih ketat. Ia menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas wajib dilakukan sejak proses perencanaan hingga pelaksanaan.
“Kalau realisasi anggarannya Rp 217 triliun, BGN harus punya sistem pengawasan internal yang kuat. Ini bukan angka kecil,” katanya.
Guna memastikan anggaran besar itu benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, Nurhadi mengusulkan agar DPR segera membentuk Tim Pengawasan khusus terhadap pelaksanaan Program MBG.
“Jangan sampai anggaran jumbo BGN ini jadi ladang bancakan oknum-oknum tak bertanggung jawab,” tegas Legislator dari Fraksi NasDem tersebut.
Ia juga menyinggung soal keluhan masyarakat terkait petugas Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG. Menurutnya, ada laporan mengenai petugas yang tidak kooperatif dan terkesan mempersulit partisipasi publik.
“Kepala BGN harus menertibkan bawahan yang sering mempersulit dan tidak terbuka kepada masyarakat. Ini bisa merusak citra program,” tegas Nurhadi yang berasal dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI.
Dalam dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, BGN untuk pertama kalinya menduduki peringkat pertama sebagai lembaga dengan alokasi anggaran terbesar, menggeser Kementerian Pertahanan yang sebelumnya berada di posisi puncak.
Berikut adalah 10 K/L dengan anggaran terbesar pada 2026:
- Badan Gizi Nasional (BGN): Rp 217,86 triliun
- Kementerian Pertahanan: Rp 167,4 triliun
- Kepolisian RI (Polri): Rp 109,67 triliun
- Kementerian Kesehatan: Rp 104,35 triliun
- Kementerian Sosial: Rp 76,04 triliun
- Kementerian Agama: Rp 75,21 triliun
- Kementerian Pekerjaan Umum: Rp 70,85 triliun
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Rp 55,45 triliun
- Kementerian Keuangan: Rp 47,13 triliun
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah: Rp 33,65 triliun
Besarnya alokasi anggaran ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap program-program prioritas nasional. Namun, pengawasan ketat menjadi prasyarat penting untuk memastikan manfaat anggaran benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.
