bogortraffic.com – Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Rokhmat Ardiyan, menegaskan pentingnya reformasi menyeluruh dalam sistem rekrutmen dan pelatihan petugas haji Indonesia. Menurutnya, kualitas pelayanan jemaah sangat bergantung pada profesionalisme dan kesiapan para petugas, terutama tenaga medis yang kerap menghadapi beban kerja berlebih selama musim haji.
“Petugas haji itu harus melalui proses seleksi ketat. Harus sehat, berkomitmen, dan berpengalaman. Tapi sekarang masih campur, antara yang berpengalaman dan yang baru belum ada skema atau kuota yang jelas,” ujar Rokhmat kepada Parlementaria, Rabu (11/6), di Madinah, Arab Saudi.
Rokhmat secara khusus menyoroti rasio tenaga medis yang tidak proporsional, dengan satu dokter dan satu perawat harus melayani lebih dari 400 jemaah. Kondisi ini, katanya, menyebabkan banyak tenaga kesehatan mengalami kelelahan ekstrem, bahkan sampai jatuh sakit.
“Kalau dokternya sendiri sakit, bagaimana dia bisa menangani jemaah yang lain?” tegas politisi Fraksi Partai Gerindra itu.
Selain petugas medis, ia juga mengungkapkan bahwa petugas nonmedis turut mengalami beban kerja yang tidak merata. Ada yang bekerja sangat berat, sementara sebagian lainnya justru cenderung santai.
“Ini tidak bisa dibiarkan. Harus ada standardisasi pembagian kerja yang jelas dan adil,” ungkapnya.
Rokhmat mendorong pemerintah untuk segera membangun model standardisasi nasional bagi petugas haji, sebagai upaya menjamin mutu dan keseragaman layanan. Ia menilai bahwa tanpa standardisasi, respons terhadap berbagai persoalan di lapangan menjadi tidak seragam dan rawan menimbulkan keresahan di kalangan jemaah.
“Kalau tidak ada standar, bagaimana petugas menghadapi jemaah yang stres karena katering terlambat? Atau jemaah yang panik karena kartu Nusuk belum keluar? Ini semua butuh sistem dan pelatihan yang matang,” katanya.
Menutup keterangannya, Rokhmat menyerukan evaluasi besar-besaran terhadap sistem perhajian nasional, terutama dalam hal manajemen petugas, tenaga kesehatan, dan sistem digitalisasi layanan haji. Ia menegaskan, reformasi total dibutuhkan untuk menghadirkan penyelenggaraan haji yang profesional, aman, dan bermartabat bagi seluruh jemaah Indonesia.
“Pelayanan haji ini menyangkut wajah negara di hadapan umat. Maka harus ditata dengan serius dan sistematis,” pungkasnya.
Pernyataan ini menjadi bagian dari pengawasan langsung yang dilakukan oleh Timwas DPR RI di Tanah Suci, yang bertujuan memastikan seluruh aspek pelayanan jemaah berjalan dengan optimal selama musim haji 2025.
