bogortraffic.com, JAKARTA – Dalam upaya mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh wilayah Indonesia, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Suyus Windayana, mengajak akademisi untuk berperan aktif dalam mencapai target 2.000 RDTR. Hal ini disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (25/7/24).
“Ini bagian dari bagaimana kita melakukan tata ruang dengan konsep pentahelix, melibatkan universitas dalam proses pembangunan di seluruh Indonesia,” ujar Suyus Windayana.
Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa RDTR sangat penting untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Suyus Windayana menambahkan bahwa kolaborasi dengan akademisi akan terus didorong.
“Kita harus mewujudkan tujuan bersama, yaitu untuk memastikan kepastian perencanaan tata ruang, kepastian hidup kita, dan kepastian lingkungan kita bisa dikontrol oleh semua, oleh kita sendiri, dan berdasar oleh satu data,” jelasnya.
Untuk mempercepat penyusunan RDTR, Kementerian ATR/BPN juga melibatkan mahasiswa melalui program Internship in Spatial Planning for Regional and National Growth (INSPIRING). Program ini merupakan terobosan dalam pengembangan sumber daya manusia melalui implementasi Merdeka Belajar dari Kemendikbud.
“Sudah ada 2.094 mahasiswa yang ikut dalam program INSPIRING ini dan sudah dilakukan dalam kurun waktu enam semester. Sedikitnya ada 450 RDTR yang dihasilkan dari dukungan mahasiswa melalui program INSPIRING,” ungkap Suyus Windayana.
Dengan kolaborasi yang lebih luas bersama universitas, diharapkan dapat mendorong pemerintah dan akademisi dalam memberikan kepastian investasi dan ruang hidup yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia.
Hadir membuka kegiatan ini, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron. FGD juga dihadiri oleh Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Sekretaris Utama BIG, dan perwakilan dari Greenpeace Indonesia. Acara ini juga menandai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama terkait Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas antara KPK dengan 41 universitas dari seluruh Indonesia.
