bogortraffic.com, JAKARTA- Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, tampil sebagai pembicara kunci dalam Panel Tematik “Homes Within Reach: Pathing Our Way to Affordable, Connected Urban Living” pada rangkaian International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, Kamis (12/06), di Jakarta International Convention Center (JICC).
Dalam paparannya, Wamen Ossy menegaskan pentingnya penyediaan rumah terjangkau yang tidak hanya fokus pada aspek harga, tetapi juga kualitas hidup dan keterhubungan warga dengan layanan kota. Untuk itu, Kementerian ATR/BPN mengedepankan tiga pilar pendekatan strategis, yakni konsolidasi tanah, Transit Oriented Development (TOD), dan perencanaan spasial terpadu.
“Rumah terjangkau bukan sekadar bangunan, tapi bagian dari kehidupan kota yang layak dan terhubung,” tegas Wamen Ossy.
Tiga Pilar Strategis Penyediaan Rumah Terjangkau
1. Konsolidasi Tanah
Wamen Ossy menyebut ketersediaan lahan yang terjangkau dan bebas sengketa sebagai tantangan utama penyediaan perumahan di perkotaan. Untuk itu, Kementerian ATR/BPN mendorong penerapan Konsolidasi Tanah, sebagaimana tertuang dalam Permen ATR/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2019 dan Nomor 18 Tahun 2024.
“Konsolidasi Tanah memungkinkan pengorganisasian lahan yang terfragmentasi menjadi kawasan pembangunan yang terencana tanpa menghilangkan hak masyarakat,” jelasnya.
2. Transit Oriented Development (TOD)
Pilar kedua adalah pengembangan kawasan hunian terintegrasi dengan simpul transportasi publik dalam radius 400–800 meter. Ia mencontohkan proyek TOD Dukuh Atas dan Harmoni di Jakarta sebagai kawasan percontohan.
“TOD bukan hanya solusi spasial, tetapi juga bentuk keadilan sosial. Masyarakat bisa tinggal dekat tempat kerja dan transportasi, mengurangi beban keterpisahan,” ujarnya.
3. Perencanaan Spasial Terpadu
Pilar terakhir adalah integrasi isu perumahan dalam kerangka tata ruang nasional. Kementerian ATR/BPN telah menerapkan sistem geospasial terintegrasi yang memperhitungkan aspek lingkungan, risiko bencana, serta potensi ekonomi lokal dalam pembangunan perumahan.
“Kami ingin memastikan bahwa pengembangan perumahan benar-benar selaras dengan tujuan nasional dari sisi lingkungan, sosial, dan ekonomi,” tambahnya.
Wamen Ossy menekankan bahwa penyediaan rumah terjangkau adalah isu multidimensi yang membutuhkan pendekatan lintas sektor dan kolaboratif.
“Rumah terjangkau bukan soal harga saja, tapi soal keadilan dan martabat. Kami mengajak semua pihak—pemerintah, swasta, akademisi, hingga masyarakat—untuk bersama mewujudkan kota yang inklusif dan berkelanjutan,” tandasnya.
