bogortraffic.com – Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Aryo Djojohadikusumo, menilai kerja sama pengembangan energi nuklir di Indonesia lebih aman jika dijalin dengan negara Korea Selatan dan Kanada, dibandingkan Amerika Serikat, Rusia, atau Cina. Langkah ini, menurutnya, menjadi upaya antisipatif terhadap tensi geopolitik dan tarif resiprokal yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump.
Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, Indonesia berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dengan total kapasitas 500 megawatt.
“Ada teknologi yang sangat menarik dari Kanada dan Korea. Menurut saya ini jauh lebih diterima pemerintah Presiden Donald Trump, kami tidak ingin membuat pihak AS cemas,” kata Aryo dalam acara Energi Insights Forum, bertajuk Unpacking Indonesia’s New RUPTL: Policy and Market Implication, Rabu (9/7/2025).
Aryo menyebut pihaknya banyak menerima ketertarikan dari berbagai negara terkait proyek nuklir Indonesia. Namun ia menekankan bahwa kerja sama strategis dengan negara yang lebih netral dan stabil secara politik, seperti Kanada, akan lebih menguntungkan.
QPltihakat itu, Aryo juga menyoroti potensi pembangunan Small Modular Reactor (SMR) sebagai solusi inovatif pengembangan nuklir skala kecil yang efisien dan aman bagi kebutuhan nasional.
Ia menegaskan bahwa transisi energi membutuhkan kolaborasi konkret lintas sektor.
“Dokumen (RUPTL) ini bukan sekadar daftar proyek kelistrikan, tetapi peta jalan masa depan ekonomi Indonesia yang lebih berdaya saing sekaligus berkomitmen pada target iklim global,” tegas mantan anggota Komisi VII DPR RI itu.
Aryo juga menyerukan pentingnya membangun ekosistem bisnis energi terbarukan yang sehat dan berkelanjutan, agar Indonesia mampu memanfaatkan momentum transisi energi global secara maksimal.
Dalam dokumen RUPTL 2025–2034 yang baru saja dirilis, pemerintah melalui Kementerian ESDM dan PLN menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 GW, dengan 42,6 GW berasal dari energi terbarukan.
Langkah ini ditujukan untuk mendukung dekarbonisasi nasional, yang diproyeksikan akan mendongkrak PDB Indonesia sebesar 1 hingga 1,4 persen, dengan total investasi mencapai Rp2.967 triliun.
Berbeda dari RUPTL sebelumnya, versi baru ini lebih fleksibel, berbasis permintaan (demand-driven), serta dilengkapi mekanisme shockbreaker untuk menjaga kestabilan keuangan PLN.
“Strategi ini merespons tantangan ketidaksesuaian antara pusat permintaan listrik dengan lokasi sumber energi, serta memberikan sinyal positif bagi investor energi baru terbarukan (EBT),” kata Vice President System Planning PLN, Hendrawan.
Hendrawan menambahkan bahwa PLN telah memetakan potensi demand listrik sebesar 511 Terawatt hour (TWh) pada 2034 berdasarkan dimensi lokasi, waktu, dan kapasitas di seluruh wilayah Indonesia.
