bogortraffic.com – Distribusi pupuk subsidi yang kerap dikeluhkan petani akibat kelangkaan dan lonjakan harga kembali menjadi sorotan. Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Melchias Markus Mekeng, berharap kehadiran Koperasi Merah Putih dapat menjadi mekanisme penyaluran baru yang memutus mata rantai permainan distribusi pupuk subsidi kepada petani.
“Selama ini ketika musim tanam tiba, petani kesulitan mendapati pupuk, yang terkadang kelangkaan pupuk ini disebabkan adanya permainan dari pedagang-pedagang yang sengaja menimbun. Pada akhirnya mereka menentukan sendiri harga yang jauh di atas HET (Harga Eceran Tertinggi) yang telah ditetapkan, sehingga sangat memberatkan petani, sekaligus merugikan negara. Hal inilah yang akan terus kami dalami,” ujar Mekeng dalam pertemuan dengan PT Pupuk Indonesia dan PT Pupuk Kalimantan Timur, di Balikpapan, Kalimantan Timur, baru-baru ini.
Melalui skema Koperasi Merah Putih, pupuk subsidi dapat disalurkan langsung dari produsen ke koperasi, lalu langsung diteruskan ke petani tanpa harus melalui pedagang perantara. Skema ini diyakini lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Dengan adanya Program Koperasi Merah Putih, kami berharap agar mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi menjadi lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dimana dari PT Pupuk langsung ke Koperasi Merah Putih kemudian disalurkan ke Petani tanpa harus melalui pihak-pihak lain. Dengan kata lain, Koperasi Merah Putih akan memutus mata rantai distribusi pupuk subsidi yang memberatkan atau menyulitkan petani,” lanjut Mekeng.
Lebih jauh, Mekeng menegaskan bahwa keberadaan Koperasi Merah Putih tidak hanya menyasar persoalan distribusi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi nasional dalam mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia.
“Dengan adanya Koperasi Merah Putih merupakan sebuah mekanisme perbaikan penyaluran atau distribusi pupuk subsidi yang sangat mendasar. Selain akan memutus mata rantai penyaluran pupuk subsidi ke petani, sekaligus bisa menopang asa cita Presiden yakni mewujudkan swasembada pangan. Pupuk memainkan peranan yang paling penting untuk itu,” pungkasnya.
Seperti diketahui, persoalan penyaluran pupuk subsidi menjadi isu yang terulang setiap tahun, terutama saat memasuki musim tanam. Fluktuasi harga dan kelangkaan pasokan sering kali terjadi akibat ulah oknum pedagang yang melakukan penimbunan atau menjual pupuk di atas HET.
Selain Koperasi Merah Putih, opsi penyaluran alternatif yang tengah dipertimbangkan adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Kelompok Tani (Poktan). Namun, efektivitasnya masih terus dikaji dan diuji di berbagai daerah.
