bogortraffic.com – Sebanyak 18 Kementerian/Lembaga (K/L) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Klaten, Jawa Tengah, menggelar persiapan akhir menjelang peluncuran program ambisius 80.000 unit Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.
Program ini dijadwalkan akan diluncurkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025 mendatang di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.
Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa persiapan peluncuran program Kopdes/Kel Merah Putih ini sudah mendekati finalisasi.
Dipastikan 103 Kopdes/Kel Merah Putih percontohan (Mockup) sudah siap diperkenalkan kepada publik secara serentak, baik secara virtual maupun daring. Melalui percontohan ini, diharapkan Kopdes lainnya dapat mereplikasi ekosistem yang telah dibentuk demi memperlancar operasionalisasi di masa mendatang.
“Satgas (Satuan Tugas) Nasional telah menentukan 103 titik percontohan yang tersebar di seluruh provinsi, titik-titik ini menjadi model awal penerapan Kopdes/Kel Merah Putih secara utuh,” ujar Menkop Budi Arie usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Persiapan Peluncuran 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih, di Koperasi Desa Merah Putih Bentangan, Klaten, Minggu (13/7).
Menkop Budi Arie memastikan bahwa Kopdes/Kel Merah Putih ini bukan sekadar koperasi biasa, melainkan dirancang sebagai pusat layanan ekonomi rakyat di desa.
Koperasi ini akan mengelola dan menyalurkan kebutuhan dasar masyarakat, serta berfungsi sebagai badan usaha dengan unit lengkap seperti gerai sembako, layanan obat murah, klinik desa, simpan pinjam, serta pengelolaan logistik.
Bahkan, koperasi ini juga akan ditugaskan sebagai penyalur bantuan pemerintah seperti PKH (Program Keluarga Harapan), gas bersubsidi hingga pupuk bersubsidi.
“Kehadiran koperasi ini akan menjadi simbol gotong royong dan kemandirian ekonomi desa. Kita ingin menjadikan desa sebagai titik awal kebangkitan ekonomi nasional,” sambung Menkop, menekankan peran strategis koperasi ini.
Dijelaskan bahwa 103 percontohan Kopdes/Kel Merah Putih ini tidak berdiri sendiri, melainkan didukung oleh beberapa lembaga pembiayaan besar seperti BRI, BNI, Mandiri, BSI, serta Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Skema pembiayaan dirancang agar koperasi bisa mengakses dana dengan mudah namun tetap menjaga aspek kehati-hatian dan keberlanjutan usahanya.
Pembiayaan bagi Kopdes/Kel Merah Putih ini nantinya akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan yang saat ini sedang dimatangkan oleh pemerintah. Khusus pembiayaan yang diberikan melalui LPDB, koperasi diwajibkan memiliki usaha riil dan produktif.
“Yang penting ada usaha yang jelas dan rencana bisnis yang realistis. Kita ingin pastikan setiap dana yang turun bisa berdampak langsung pada masyarakat,” tambahnya.
Hingga 13 Juli 2025, secara nasional saat ini sudah terbentuk 81.147 Kopdes/Kel Merah Putih melalui musyawarah desa khusus (musdesus). Dari jumlah tersebut, sebanyak 77.888 koperasi telah memiliki badan hukum resmi dari Kementerian Hukum RI.
Pasca-peluncuran, Menkop Budi Arie menegaskan bahwa Satgas Nasional akan memfokuskan upaya pendampingan agar operasionalisasi Kopdes/Kel Merah Putih dapat berjalan dengan baik. Pendampingan ini akan mencakup pelatihan penguatan bisnis dan pelatihan pengembangan SDM bagi pengelola Kopdes/Kel Merah Putih, termasuk digitalisasi.
“Kami optimis, dengan kolaborasi semua pihak, Koperasi Merah Putih ini akan jadi ujung tombak kemandirian ekonomi desa di Indonesia,” tutup Menkop Budi Arie.
