bogortraffic.com, RAGAM- Menggadaikan barang sering menjadi pilihan untuk mendapatkan dana cepat. Namun, pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab jika barang gadai rusak atau hilang masih sering muncul.
Akad gadai adalah perjanjian di mana barang dijadikan jaminan utang, memberikan keyakinan kepada penerima gadai (kreditur) bahwa penggadai (debitur) akan memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan. Namun, bagaimana jika terjadi kerusakan atau kehilangan? Berikut penjelasan berdasarkan hukum yang berlaku.
Pengaturan Hukum tentang Gadai
Peraturan mengenai gadai diatur dalam Bab XX Pasal 1150 hingga Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Pasal 1150 KUH Perdata: Gadai adalah hak kreditur atas barang bergerak yang diserahkan sebagai jaminan utang. Kreditur berhak melelang barang untuk pelunasan utang jika debitur ingkar janji.
- Pasal 1159 KUH Perdata: Kreditur dilarang menyalahgunakan barang gadai. Jika terjadi pelanggaran, debitur berhak menuntut barang tersebut dikembalikan.
Tanggung Jawab Jika Barang Gadai Rusak atau Hilang
- Kelalaian Kreditur: Menurut Pasal 1157 KUH Perdata, kreditur bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang gadai jika hal itu terjadi karena kelalaiannya.
- Kewajiban Debitur: Debitur tetap wajib melunasi utang beserta bunga dan biaya lainnya. Namun, jika kreditur gagal menjaga barang gadai, debitur dapat menuntut penggantian kerugian.
- Pemeliharaan Barang: Kreditur wajib menjaga barang gadai agar tidak rusak atau hilang. Barang gadai dianggap bernilai ekonomi tinggi dan penting untuk diperhatikan.
Barang gadai merupakan tanggung jawab penerima gadai (kreditur) selama berada dalam kekuasaannya. Jika barang rusak atau hilang akibat kelalaian kreditur, ia harus menanggung konsekuensi hukum dan mengganti kerugian yang diderita oleh debitur.
Maka dari itu, sebelum menggadaikan barang, pastikan memilih lembaga yang terpercaya seperti Pegadaian resmi atau instansi berizin lainnya untuk mengurangi risiko.
