bogortraffic.com, BOGOR— Fenomena pernikahan akibat pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan di luar nikah kian marak terjadi di masyarakat. Banyak orang tua mengambil langkah cepat dengan menikahkan anak mereka untuk menutup aib keluarga serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pihak laki-laki.
Namun bagaimana sebenarnya pandangan fiqih Islam mengenai pernikahan yang dilatarbelakangi oleh perzinahan?
Dalam masyarakat, pernikahan semacam ini sering dianggap sebagai solusi darurat yang “terpaksa” dilakukan. Namun dalam pandangan hukum Islam, persoalan ini tidak sesederhana itu.
Fiqih, sebagai disiplin ilmu yang mengatur syarat dan rukun dalam ibadah dan muamalah, memiliki penafsiran yang beragam tergantung pada mazhab yang dianut.
Pandangan Ulama Mazhab terhadap Pernikahan karena Zina
Berikut pandangan empat mazhab besar dalam Islam terhadap keabsahan pernikahan seorang perempuan yang hamil di luar nikah:
-
Mazhab Hanafi
Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pernikahan antara perempuan yang hamil di luar nikah dan laki-laki yang menghamilinya hukumnya sah. Namun jika laki-laki lain yang menikahi perempuan tersebut, terjadi perbedaan pendapat:-
Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad: Sah, asalkan tidak melakukan hubungan badan hingga bayi lahir.
-
Imam Abu Yusuf dan Imam Zafar: Tidak sah karena kehamilan menjadi penghalang akad yang sempurna.
-
-
Mazhab Maliki
Pernikahan antara pezina hanya sah jika keduanya telah bertobat. Bila yang menikahi perempuan hamil itu adalah laki-laki lain, maka pernikahannya tidak sah. -
Mazhab Syafi’i
Dalam pandangan Syafi’iyyah, pernikahan tetap sah, baik dilakukan oleh laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki lain. -
Mazhab Hambali
Ulama Hanabilah lebih ketat: perempuan yang sedang hamil tidak sah dinikahi oleh siapapun, baik oleh laki-laki yang menghamilinya maupun orang lain, hingga ia melahirkan.
Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia
Di Indonesia, hukum pernikahan yang melibatkan perempuan hamil di luar nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 53, yang menyatakan:
“Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.”
Hal ini sejalan dengan pendapat mayoritas ulama bahwa pernikahan seperti ini sah, selama dilakukan oleh laki-laki yang menghamili.
Nasab Anak: Bisa Diakui atau Tidak?
Terkait status nasab anak, fiqih juga menetapkan syarat khusus. Jika anak lahir setelah 6 bulan dari tanggal pernikahan, maka anak bisa dinisbatkan kepada ayah biologisnya. Namun, bila anak lahir kurang dari 6 bulan, maka nasab anak tidak bisa disambungkan kecuali si ayah mengakui anak tersebut sebagai anaknya dan tidak menyebutnya sebagai anak hasil zina.
Jika ayah tetap menganggap anak itu hasil zina, maka anak tersebut tidak memiliki hak waris dan tidak bisa dinasabkan kepadanya.
Pernikahan Sah, Tapi Tidak Menebus Dosa
Meskipun fiqih membolehkan pernikahan setelah zina dalam kondisi tertentu, para ulama menegaskan bahwa pernikahan ini tidak bisa dianggap sebagai penebus dosa. Baik laki-laki maupun perempuan tetap diwajibkan bertobat atas perbuatan maksiat yang dilakukan.
Sebagaimana dikutip dari NU Online, hukum adat pun turut mendukung pernikahan pasca-zina sebagai cara membersihkan nama baik keluarga. Namun pendekatan fiqih lebih menekankan pada syarat sahnya pernikahan, hak anak, dan pentingnya tobat.
Dalam realitas sosial yang kompleks, fiqih Islam memberikan jalan tengah yang mempertimbangkan maslahat umat. Pernikahan karena zina tetap bisa menjadi jalan untuk melindungi hak anak dan menjaga martabat keluarga, asalkan dilakukan sesuai syarat dan ketentuan hukum Islam, serta disertai dengan tobat yang sungguh-sungguh.
