bogortraffic.com, BANDUNG- Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, mengingatkan jajarannya untuk tidak terjebak dalam praktik tata kelola yang hanya berupa fatamorgana—sebuah sistem yang tampak baik namun sebenarnya menguntungkan pihak tertentu.
Ia menekankan pentingnya menjalankan tata kelola yang baik dengan integritas dan kesadaran individu, bukan hanya sebagai formalitas semata.
Bey menjelaskan bahwa banyak orang yang memahami tata kelola hanya sebagai serangkaian prosedur atau SOP yang disusun dan diikuti.
“Tata kelola ini kerap hanya dipahami sebagai sekumpulan prosedur yang cukup disusun dalam bentuk SOP, kemudian dijalankan. Kita menganggap tata kelola telah diterapkan dengan baik padahal berupaya memenangkan pihak tertentu dalam pengadaan barang. Tata kelola seperti ini hanyalah ilusi yang menyilaukan,” ungkapnya.
Bey juga menyoroti praktik negosiasi yang sering dilakukan untuk menutupi kekurangan atau kesalahan dalam laporan pemeriksaan.
“Praktik seperti itu sama saja dengan kita membohongi publik dan lebih parah lagi membohongi diri kita sendiri. Sikap dan sifat seperti itu harus dihindari oleh kita semua,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bey mengingatkan pentingnya perbaikan pelayanan yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia menekankan bahwa BUMD tidak hanya dibentuk untuk mencari keuntungan, tetapi juga untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat.
“BUMD harus mampu menciptakan lapangan kerja, bukan sebaliknya menjadi beban yang terus meminta suntikan modal dari pemprov setiap saat akibat kinerja dan daya saing yang lemah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bey menegaskan bahwa dividen yang diberikan oleh BUMD kepada Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar adalah bukti kontribusi nyata dalam pembangunan daerah.
“Setiap rupiah yang dihasilkan oleh BUMD harus dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang lebih baik, infrastruktur lebih memadai, dan kesejahteraan lebih tinggi,” tuturnya.
Bey menekankan bahwa tata kelola yang baik tidak hanya soal kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga tentang moralitas, kejujuran, dan komitmen untuk membangun daerah yang lebih baik.
“Dengan demikian, pengelolaan BUMD, BLU/BLUD, dan BUMDes semakin optimal sehingga dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi peningkatan perekonomian Jawa Barat,” tukasnya.
