bogortraffic.com, TASIKMALAYA – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar, memberikan apresiasi atas pencapaian kerja Kantor Pertanahan Kota Depok, terutama dalam upaya meredam mafia tanah. Apresiasi ini disampaikan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tahun 2024 yang berlangsung Senin-Rabu (22-24 Juli 2024) di Alhambra Hotel and Convention, Kabupaten Tasikmalaya.
“Akselerasi Kantor Pertanahan Kota Depok dalam mengimplementasikan program kerja sangat baik. Energi seperti ini yang harus terus dipertahankan,” ujar Yuniar Hikmat Ginanjar di sela-sela Rakerda.
Kanwil BPN Jawa Barat meminta BPN Kota Depok untuk memaparkan alur penanganan mafia tanah dalam sesi “Succes Story” pada Rakerda se-Jawa Barat. “Succes Story ini diberikan sebagai wahana, atau contoh konkret, bahwa setiap Kantah bisa melakukan langkah aktif dalam memerangi mafia tanah seperti yang diamanatkan Bapak Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),” tutur Yuniar Hikmat Ginanjar.
Rakerda ini tidak hanya menjadi kegiatan seremoni, tetapi juga menekankan penguatan pemahaman teknis pelaksanaan pekerjaan dan peningkatan kinerja program dan anggaran setiap Kantor Pertanahan di Jawa Barat untuk mencapai target yang sudah ditetapkan.
Kepala BPN Kota Depok, Indra Gunawan, dalam pemaparannya menegaskan bahwa kunci sukses dalam menekan mafia tanah terletak pada internalisasi SDM. “Kalau esensinya pencegahan. Maka harus dimulai dari internal,” tegas Indra, sambil memberikan apresiasi atas hasil kerja jajarannya yang teguh menjaga marwah abdi negara di bawah bendera Kementerian ATR/BPN.
Pencapaian ini selaras dengan upaya BPN Kota Depok memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi pencegahan secara intens. Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan membuka pintu pelayanan seluas-luasnya merupakan jalan terbaik dalam mengedukasi problem pertanahan di Kota Depok.
“Ini dapat kita lihat dari bagaimana publik mengaplikasikan program Kementerian ATR/BPN. Maka, dengan terbangun kesadaran warga untuk mengecek bidang tanah yang dimiliki, memasang patok, menguasai bidang tanahnya, hingga ikut dalam program PTSL menjadi harapan kami,” paparnya.
Terkait penanganan sengketa pertanahan hingga bulan Juli 2024, Indra Gunawan menjelaskan bahwa saat ini ada 14 sengketa yang sedang ditangani, dengan 12 kasus dalam tahap penyelesaian. Sedangkan untuk penanganan perkara pertanahan, ada 83 kasus yang masuk ke Pengadilan Negeri (PN) Depok, dengan progres 10 kasus telah selesai (cabut) dan 73 perkara sedang ditangani. Sementara yang masuk ke meja PTUN berjumlah 7 perkara.
“Kami terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dan memastikan keadilan dalam penanganan setiap sengketa pertanahan,” pungkas Indra Gunawan.
Hadir mendampingi Kepala Kanwil BPN Jabar dalam kegiatan ini, Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; Tenaga Ahli Bidang Kerja Sama Lembaga, Widanardi Satryatomo; dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis. Turut hadir pula Plt. Gubernur Lemhannas, Eko Margiyono dan sejumlah Pengurus Pusat IA-ITB.
