bogortraffic.com, KOTA BOGOR- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, masih mengkaji dua opsi pembiayaan transportasi massal Biskita Transpakuan seiring berakhirnya subsidi dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada akhir tahun ini.
“Kami masih mengkaji ada dua tipe. Pertama meminta kepada DPRD untuk subsidi, atau kedua, seperti pola yang dilakukan Provinsi Jawa Barat,” kata Sekretaris Daerah Kota Bogor Syarifah Sofiah, Senin.
Syarifah menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki anggaran untuk penyelenggaraan transportasi publik setelah subsidi dari Pemerintah Pusat berakhir. Dari anggaran tersebut, pendapatan bisa masuk ke kas daerah.
Ia juga telah mempelajari pengalihan pengelolaan Biskita dari Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Barat, yang sebelumnya telah mengambil alih pengelolaan program Buy the Service (BTS) dari Pemerintah Pusat.
“Kalau Provinsi Jawa Barat itu dia pokoknya biaya untuk penyelenggaraan transportasi. Kalau ada pendapatan bisa masuk ke kas pendapatan daerah lain-lain,” katanya.
Saat ini, Pemkot Bogor tengah mengusahakan kepada BPTJ Kemenhub agar pengambilalihan pengelolaan Biskita Transpakuan dilakukan secara bertahap. Salah satunya adalah dengan memperjuangkan agar Pemkot Bogor hanya mengelola dua dari empat koridor yang ada.
Syarifah menegaskan bahwa upaya-upaya ini dilakukan agar pelayanan transportasi publik untuk masyarakat bisa tetap berjalan meski tanpa subsidi. Saat ini, tarif Biskita Transpakuan sebesar Rp4 ribu.
“Ini yang sedang kita kaji. Yang kita pertahankan tidak ada perbedaan pelayanan. Jadi masyarakat mau ada penggantian, kita maunya tidak ada perbedaan pelayanan,” kata Syarifah.
Dengan kajian ini, Pemkot Bogor berharap dapat menemukan solusi terbaik untuk memastikan keberlanjutan layanan transportasi massal Biskita Transpakuan tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
