bogortraffic.com, KABUPATEN BOGOR- Himpunan Mahasiswa Islam-Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) memberikan klarifikasi terkait aksi demonstrasi yang dilakukan terhadap Penjabat Bupati Bogor, Asmawa Tosepu. Ketua Cabang Bogor HMI-MPO, Sirhan, mengungkapkan bahwa para demonstran yang terlibat adalah kader-kader yang sudah tidak tercatat sebagai anggota resmi, atau disebutnya sebagai kader ilegal.
“Ketua komisariat itu sudah mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan pemecatan terhadap kader-kader yang kemarin (demo),” ujar Sirhan setelah melakukan audiensi dengan Pj Bupati Bogor di Cibinong, Kamis (12/9/2024).
Sirhan menyebutkan bahwa ia sengaja meminta waktu untuk bertemu dengan Pj Bupati Bogor guna memberikan klarifikasi mengenai aksi demo yang digelar pada Jumat (6/9) di Kompleks Pemda Cibinong dan Rabu (11/9) di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri RI. Sirhan menilai aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kader ilegal tersebut tidak konstruktif dan tidak mencerminkan sikap kritis yang seharusnya.
Dalam kesempatan audiensi tersebut, Sirhan dan jajaran pengurus HMI-MPO Cabang Bogor juga menyampaikan beberapa masukan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor terkait penataan kawasan wisata Puncak. Salah satu perhatian yang diungkapkan adalah pentingnya penerangan jalan setelah penertiban bangunan liar.
“Terkait penerangan jalan memang menjadi satu sebab juga mungkin terjadinya kecelakaan. Makanya saya kasih masukan juga tadi penerangan jalan umum sangat penting di kawasan Puncak,” kata Sirhan.
Menanggapi kunjungan tersebut, Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu menyambut baik kedatangan HMI-MPO Cabang Bogor dan siap menampung masukan-masukan yang diberikan. Asmawa menjelaskan bahwa kebutuhan penerangan jalan umum di jalur Puncak setelah penertiban bangunan liar telah dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat, mengingat status jalan tersebut adalah jalan nasional.
“Kita koordinasikan karena ini menjadi kewenangan pemerintah pusat karena itu jalan nasional,” ungkap Asmawa.
Asmawa juga menyatakan kesiapan untuk terus berkolaborasi dengan mahasiswa dalam menerima masukan dan kritik mengenai pembangunan di Kabupaten Bogor. Ia menegaskan bahwa pembangunan Bogor memerlukan partisipasi semua pihak, bukan hanya pemerintah, tetapi juga semua elemen masyarakat dan stakeholder terkait.
“Karena sejatinya Bogor ini harus dibangun bersama-sama, bukan hanya oleh pemerintah, tapi semua elemen, oleh semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder terkait,” tandas Asmawa.
