bogortraffic.com, BOGOR – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengajak pemerintah daerah setempat untuk segera duduk bersama membahas strategi mengantisipasi potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengancam sektor industri.
Ketua Kadin Kabupaten Bogor, Sintha Dec Checawaty, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam menyusun kebijakan ekonomi yang lebih kondusif.
“Saya inginnya duduk bersama, supaya semua program bisa selaras dan tidak membebani pelaku usaha yang saat ini masih dalam tahap pemulihan,” ujar Sintha.
Menurut Sintha, pelaku industri di Kabupaten Bogor masih berjuang untuk bangkit dari dampak pandemi COVID-19. Namun, kebijakan fiskal dan tekanan ekonomi global justru memperberat beban para pengusaha.
“Recovery dari dampak pandemi saja belum selesai. Ditambah lagi kebijakan global dan lokal yang cenderung menekan, tentu sangat berat bagi pelaku industri,” jelasnya.
Sintha mengusulkan agar Pemkab Bogor memberikan relaksasi kebijakan pajak, khususnya di sektor industri, konstruksi, dan perumahan yang saat ini mengalami pelambatan. Ia menilai tekanan pajak yang terlalu tinggi dapat memperburuk kondisi bisnis dan berpotensi menimbulkan PHK massal.
“Sektor industri sedang lesu, begitu juga perumahan dan konstruksi. Relaksasi pajak seharusnya menjadi prioritas agar mereka bisa bertahan dan menjaga lapangan kerja,” katanya.
Lebih lanjut, Sintha mengingatkan bahwa industri yang berinvestasi di Kabupaten Bogor juga turut menyumbang pendapatan pajak daerah, sehingga penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan keberlanjutan mereka dalam membuat kebijakan.
“Jangan sampai kebijakan justru mematikan investasi yang sudah ada. Kalau industri tumbang, pajak tidak masuk, tenaga kerja terancam PHK,” tegasnya.
Ancaman PHK Makin Nyata
Dengan kondisi ekonomi global yang tidak menentu dan beban operasional yang meningkat, Kadin menilai risiko PHK ke depan sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, diperlukan langkah cepat dan konkret melalui dialog terbuka antara pemerintah, pelaku usaha, dan stakeholder terkait.
“Kami tidak ingin menunggu sampai gelombang PHK benar-benar terjadi. Kadin siap duduk bersama demi mencari solusi terbaik bagi keberlanjutan industri dan kesejahteraan tenaga kerja di Kabupaten Bogor,” pungkas Sintha.
