bogortraffic.com, BOGOR – Proses pembongkaran objek wisata Hibisc Puncak Bogor masih terus berlangsung. Sejumlah bangunan telah dan masih dalam proses pembongkaran sebagai bagian dari upaya mengembalikan fungsi kawasan tersebut sebagai daerah resapan air.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi secara langsung mendampingi proses pembongkaran hingga tahap penanaman kembali pohon hutan di area yang telah dikosongkan. Meskipun hujan deras mengguyur kawasan Puncak Bogor, ia tetap memastikan agar proses pembongkaran berjalan lancar tanpa kendala.
Dedi menegaskan bahwa upaya ini tidak akan selesai hanya dengan pembongkaran bangunan saja. Ia telah menginstruksikan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Dodit Ardian Pancapana, untuk segera menanam puluhan ribu pohon di area bekas Hibisc.
“Kepala Dinas Kehutanan sudah menyiapkan 50.000 pohon yang akan segera ditanam di sini,” ujar Dedi Mulyadi.
Sebelumnya, Hibisc Puncak Bogor masih dalam tahap penyempurnaan pembangunan dengan melibatkan puluhan pekerja. Namun, proyek tersebut harus terhenti akibat proses pembongkaran, menyebabkan banyak pekerja kehilangan pekerjaan.
Untuk mengatasi hal ini, Dedi Mulyadi menginstruksikan agar para pekerja bangunan yang terdampak tetap datang ke area bekas Hibisc dan diberi tugas baru untuk menanam serta merawat pohon-pohon yang ditanam di lokasi tersebut.
“Kuli-kuli yang ada di sini, nanti tugasnya nanem pohon dan merawat pohon. Kalau memang pemerintah tidak punya anggaran untuk membayar mereka, saya yang akan bayar,” tegasnya.
Dedi berharap agar area bekas objek wisata ini dapat kembali hijau dalam waktu dekat. Ia menargetkan proses pembongkaran selesai dalam waktu dua minggu, dan setelahnya akan berfokus pada penghijauan lahan.
“Target selesai dalam dua minggu. Alat berat akan menyelesaikan pekerjaannya, dan kita manfaatkan momentum hujan ini untuk menanam pohon,” lanjutnya.
Gubernur Jawa Barat memastikan bahwa kawasan Bogor akan dikembalikan ke fungsi awalnya sebagai daerah resapan air. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata ruang di wilayah tersebut untuk menindak bangunan yang melanggar regulasi.
“Tata ruang nanti akan kita evaluasi. Kita akan cek semua bangunan yang melanggar aturan,” pungkasnya.
