bogortraffic.com KABUPATEN BOGOR – Bupati Bogor, Rudy Susmanto menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade, untuk memperkuat sistem dan budaya antikorupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Hal itu disampaikannya dalam rapat koordinasi tata kelola Pemerintah Daerah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah, Cibinong, Rabu (21/5/2025).
Dalam paparannya, Rudy menyatakan bahwa langkah strategis digitalisasi data aset pemerintah daerah menjadi prioritas utama dalam waktu dekat.
“Digitalisasi aset sangat penting untuk efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah, apalagi dengan penduduk Kabupaten Bogor yang hampir enam juta jiwa, tidak bisa disamakan dengan daerah lain,” ujar Rudy.
Rudy juga menekankan pentingnya evaluasi struktural di lingkungan Pemkab Bogor, salah satunya pemekaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Ia mencontohkan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang hanya memiliki tujuh kelompok kerja (pokja) untuk menangani ribuan program.
“Kita harus tambah jumlah pokja agar pelayanan bisa optimal,” ujarnya.
Tak hanya itu, SKPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat juga akan diperkuat, agar lebih proaktif dalam menjawab kebutuhan warga seiring meningkatnya beban pelayanan.
Apresiasi KPK terhadap Peningkatan Skor MCP
Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama memberikan apresiasi terhadap capaian Pemkab Bogor dalam peningkatan skor Monitoring Center for Prevention (MCP).
“Saat pertama kami datang ke sini bulan Oktober lalu, skor MCP masih di bawah 80. Kini sudah meningkat menjadi 91 persen. Ini pencapaian yang sangat baik,” ujar Brigjen Bahtiar.
Ia menekankan bahwa capaian ini menunjukkan keseriusan dan langkah konkret Pemkab Bogor dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Dalam kesempatan itu, KPK juga mengingatkan pentingnya pengelolaan anggaran berbasis outcome, bukan hanya output semata.
“Sering kita terjebak pada pencapaian output. Padahal yang penting adalah manfaat langsungnya bagi masyarakat. Setiap rupiah harus berdampak nyata,” jelas Brigjen Bahtiar.
Dirinya berharap penguatan pengawasan dan komitmen pemerintah daerah terus dijaga agar tata kelola pemerintahan berjalan profesional dan berpihak pada kepentingan publik.
Rudy pun menutup kegiatan tersebut dengan harapan besar terhadap partisipasi publik dan media dalam mengawal upaya antikorupsi di Kabupaten Bogor.
“Kami butuh dukungan dari seluruh masyarakat agar Kabupaten Bogor yang sudah baik bisa menjadi lebih baik lagi,” pungkasnya.
