bogortraffic.com, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) akan menjalin kerja sama strategis untuk mengamankan aset negara. Dari rapat kerja yang digelar di Gedung Kementerian ATR/BPN pada Senin (11/11/2024), Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyampaikan bahwa terdapat tiga poin utama dalam rencana kerja sama ini.
Poin pertama, menurut Nusron, berfokus pada pengamanan aset-aset negara yang dikelola oleh Kemenhan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Banyak aset TNI dilaporkan telah diserobot oleh pihak tertentu, bahkan beberapa di antaranya telah beralih fungsi menjadi properti komersial seperti pusat perbelanjaan dan hotel.
“Banyak aset TNI yang diambil alih oleh pihak-pihak tertentu dan telah berubah fungsi, misalnya menjadi real estate, mal, atau hotel. Padahal dulunya milik Pangdam dan institusi negara lainnya. Kita akan bekerja sama untuk menata ulang, memperbaiki sertifikasi, dan mengamankan aset-aset tersebut agar tetap menjadi milik negara,” ujar Nusron usai rapat kerja bersama Menhan di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Senin (11/11/2024).
Poin kedua kerja sama ini meliputi dukungan pada program ketahanan pangan yang menjadi salah satu tugas Kemenhan. Nusron menjelaskan bahwa Kemenhan akan membantu memastikan proses pelepasan lahan dan sertifikasi berjalan lancar dalam rangka mencetak sawah baru, khususnya di Papua, dengan target satu juta hektar dari total tiga juta hektar yang direncanakan di berbagai wilayah.
“Papua akan menjadi fokus utama, dengan target satu juta hektar sawah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional,” tambah Nusron.
Kerja sama ketiga terkait dengan penyediaan lahan untuk mendukung kebutuhan TNI di masa mendatang, seperti perumahan prajurit, tempat latihan, dan pangkalan militer. Kementerian ATR/BPN akan membantu Kemenhan menyisir lahan yang diperlukan untuk keperluan strategis ini.
Nusron juga menekankan pentingnya sinergi dalam menangani konflik pertanahan yang berpotensi mengganggu sistem pertahanan nasional, terutama jika melibatkan konflik antara individu atau korporasi dengan negara.
“Konflik semacam ini perlu ditangani dengan baik, karena sensitif dan dapat memengaruhi stabilitas pertahanan,” tandasnya.
